Usaha Memecahkan Skor Kacamata ITKP Untuk Variable EPurchasing

Menyusul masih terdapatnya skor kacamata pada nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, terkait penilaian terhadap pelaksanaan EPurchasing maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan asistensi dengan memanggil semua Perangkat Daerah (PD) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 9 s.d. 10 Oktober 2023 dengan mengundang PD secara bergantian di Ruang Rapat Batuah Biro PBJ Setda Prov Kalteng telah membahas antara lain:

• Pembahasan mengenai progress penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) untuk EPurchasing hingga Oktober 2023 masih 0 (Nol);

• Nilai 0 (Nol) tersebut akibat jumlah paket aktif adalah lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah paket yang sudah selesai di EPurchasing;

• Penekanan tentang pentingnya pelaksanaan EPurchasing sampai selesai;

• Pemahaman tentang paket yang sudah status nya Selesai;

• Kesepakatan untuk per tanggal 30 November 2023 semua paket EPurchasing yang sudah dibayarkan memiliki status Selesai;

• Kesepakatan untuk paket yang masih proses sudah berstatus selesai per 30 Desember 2023;

• Pembuatan surat menyusul dari Sekretariat Daerah sebagai tindak lanjut kesepakatan ini;

Berikut ini adalah hasil dari rapat tersebut, yaitu:

• Peserta memahami bahwa nilai ITKP untuk EPurchasing masih 0 karena jumlah paket aktif selesai < jumlah paket selesai pada paket EPurchasing;

• Peserta memahami pentingnya pelaksanaan EPurchasing sampai selesai;

• Peserta memahami definisi paket yang statusnya sudah Selesai;

• Peserta sepakat untuk menyelesaikan semua paket EPurchasing yang sudah dibayarkan deadlinenya adalah per tanggal 30 November 2023;

• Peserta sepakat untuk menyelesaikan semua paket EPurchasing yang masih proses sisanya adalah paling lambat tanggal 30 Desember 2023;

• Akan disusun Surat Edaran dari Sekretaris Daerah sebagai tindak lanjut kesepakatan ini;

• Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan tengah melalui pengembangan Sistem UKPBJ akan membuat tool untuk mempermudah pihak PD dalam melakukan monitoring dan evaluasi paket yang sudah selesai dan belum.