RUP Sebagai Instrumen Penting Indikator Transparansi
Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dasar hukum kewajiban penyusunan dan pengumuman RUP antara lain:
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1);
- Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Keputusan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023.
Transparansi yang ditingkatkan melalui pengumuman RUP ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui rencana belanja dan pengadaan pemerintah secara rinci. Menggunakan akses yang mudah terhadap informasi ini, publik dapat memantau setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa. Pada akhirnya keterbukaan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran. Melalui RUP, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjalankan prinsip-prinsip good governance, yang salah satunya adalah transparansi.
Budi Wahyuidin, SE, MPA, CFrA dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Kalimantan Tengah Palangka Raya tanggal 23 April 2024 menyampaikan bahwa tidak diumumkannya RUP merupakan salah satu indikasi TIDAK TRANSPARAN, harus dihindari pada tahapan perencanaan dirangkaian proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain memberikan informasi kepada publik, RUP juga mempermudah koordinasi antar organisasi perangkat daerah dengan para penyedia barang/jasa. RUP membuat proses pengadaan menjadi lebih terstruktur dan terencana, sehingga dapat meminimalisir potensi kesalahan dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan pengadaan. Para penyedia barang dan jasa dapat merencanakan partisipasinya dengan lebih baik karena informasi mengenai kebutuhan dan jadwal pengadaan sudah tersedia secara terbuka. Hal ini mendorong kompetisi yang sehat di antara para penyedia, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas barang dan jasa yang diperoleh pemerintah.
Pelaksanaan RUP juga memastikan bahwa setiap keputusan dan proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan. RUP yang dipublikasikan memudahkan pelacakan dan audit terhadap setiap tahap pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan adanya catatan yang terbuka dan dapat diaudit, potensi untuk melakukan penyimpangan dapat diminimalisir. Secara keseluruhan, RUP berperan penting dalam menciptakan lingkungan pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel, yang merupakan fondasi utama untuk pengelolaan keuangan negara yang bersih dan efisien.
