Terobosan Digitalisasi Pengadaan UKPBJ: Catatan Sederhana dari Kunjungan Kerja ke Leading Sector Pengadaan Pemprov Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan mengimplementasikan berbagai sistem digital. Salah satu inovasi tersebut adalah Silalapbaja, yang berfungsi untuk mengawasi proses pengadaan mulai dari persiapan hingga penetapan pemenang. Hal paling menarik dari sistem ini adalah ketersediaan fungsi sistem yang secara otomatis menolak pengajuan pengadaan dari Perangkat Daerah yang terlambat. Selain hal tersebut, sistem juga menyediakan fitur pendaftaran penyedia dengan verifikasi dokumen yang dapat dilakukan online atau offline, di mana penggunaannya yang paling berguna sekali ketika dijadikan sistem utama verifikasi waktu covid 19 melanda Indonesia.

Untuk menghadapi kerentanan keamanan dari kebocoran dokumen dalam persiapan paket pengadaan barang/jasa, sistem Silalapbaja tidak hanya memperkuat aspek infrastruktur tetapi juga mengimplementasikan digitalisasi tanda tangan. UKPBJ Provinsi Jawa Tengah telah berkolaborasi dengan BSSN melalui Kominfo untuk menerapkan ini secara bertingkat kepada semua pemangku kepentingan yang menggunakan aplikasi tersebut. Menggunakan mekanisme ini, selain memberikan kepastian hukum atas keabsahan dokumen yang digunakan, juga memungkinkan proses pelacakan terhadap setiap entitas yang terlibat. 

Sebagai bonus, penggunaan sistem ini juga akhirnya membuat terobosan berupa pengarsipan kontrak juga sepenuhnya dapat didigitalisasi, meminimalkan penggunaan dokumen fisik dan mempercepat proses pengadaan, melaksanakan efisiensi pengadaan barang/jasa yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sistem menarik lainnya adalah dashboard yang mengintegrasikan data dari marketplace yang menjadi rujukan utama tempat berbelanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui Blankon Jateng. Dashboard ini memungkinkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan bahwa transaksi telah dilakukan dengan lebih mudah dan hemat biaya, mempergunakan platform marketplace yang sudah ada dan telah diakui oleh LKPP di platform Bela Pengadaan. Pada penerapannya, melalui Blankon Jateng, Pemprov Jawa Tengah dapat mendorong penggunaan Virtual Account mempergunakan akun Bank Jateng. Terobosan penting lainnya adalah partisipasi bank daerah melalui skema pinjaman lunak, yang dapat mendorong pertumbuhan UMKM/UMK/Koperasi karena dibantu proses permodalan usahanya. Tentu saja, terobosan lainnya yang tidak kalah penting adalah reward, di mana sistem ini juga secara aktif memberikan penghargaan kepada UMK/UMKM/Koperasi berprestasi.

Selain aspek-aspek yang telah disebutkan, demikianlah hasil dari kegiatan belajar ke Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang diselenggarakan pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 di Semarang. Tentu saja masih banyak catatan dan hal lain yang patut dijadikan contoh, sebagai bahan untuk mewujudkan impian menjadikan UKPBJ Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pusat keunggulan dalam Pengadaan di Provinsi Kalimantan Tengah.