Dokumen/Informasi Publik Jenis Informasi Berkala

SK PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Laporan Tahunan PPID Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Triwulan II Tahun 2025 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja, sekaligus sebagai alat evaluasi internal terhadap capaian sasaran strategis secara periodik.

Pada triwulan kedua tahun 2025, Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi, khususnya dalam mendorong tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, efisien, akuntabel, serta berbasis teknologi informasi.

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Pejabat Biro Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2025.

Pada Tahun Anggaran 2024, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan strategis yang mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Fokus utama diarahkan pada upaya mewujudkan pengadaan yang kredibel, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, yang bertujuan untuk menciptakan sistem pengadaan yang profesional dan berintegritas, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh perangkat daerah dan masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2023, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis yang diarahkan untuk memperkuat sistem pengadaan pemerintah daerah agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Pengelolaan anggaran dilakukan secara hati-hati dan terukur dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2024 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2023 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berisi tentang laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah dalam 1 tahun anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Pelaksanaan anggaran pada tahun ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan pengadaan, penguatan kapasitas SDM pengadaan, serta pengembangan sistem dan inovasi digital dalam mendukung pengadaan secara elektronik.

-

Program Kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Kewajiban Pembuatan Pakta Integritas PBJ untuk PPK dan Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Visitasi Persiapan MCP KPK 2025 Tim UKPBJ Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Ke Perangkat Daerah Strategis

Melaksanakan Surat Edaran Gubernur Nomor 000.3/05/2025 Tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 12 Februari 2025, sera dalam rangka menjalankan Pedoman Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah, Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2025 sebagaimana Lampiran Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Nomor B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 Tanggal 30 Desember 2024 Hal Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Silahkan klik lanjutannya pada dokumen terlampir.

a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui program percepatan pembangunan Proyek Strategis Daerah (PSD) atau Proyek Prioritas Daerah (PPD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi; 

b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, perlu menetapkan Proyek Strategis Daerah (PSD) atau Proyek Prioritas Daerah (PPD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;

Untuk lebih lanjut, dapat diakses pada dokumen yang terupload.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Komunikasi dan Digital RI Nomor : B395/M.KOMDIGI/HM.04.01/05/2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Pedoman Peringatan ke-117 Harkitnas Tahun 2025, agar Kepala Perangkat Daerah melaksanakan beberapa hal sebagaimana yang tertuang pada dokumen terupload. 

Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah serta pengadaan barang dan jasa swasta atau perusahaan dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga serta memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan/jasa. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil  atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Surat Sekretaris Daerah tentang Pengisian Progress Paket Konsolidasi TA 2025 pada Pemprov Kalteng.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa KPK mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Untuk lengkapnya silahkan download lampiran.

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Nomor 34067/D.2/11/2024 Hal Pendaftaran akun INAPROC Non Penyedia tanggal 28 November 2024 dalam rangka percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang sedang dilaksanakan oleh LKPP dan PT Telkom Indonesia, serta mengacu pada Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5, dengan ini diinstruksikan kepada seluruh pegawai yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Umum Daerah, dan Verifikator Akun INAPROC untuk segera membuat Akun INAPROC pada akun.inaproc.id.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan akses dokumen terupload.

Anggaran Pendukung PPID

Renstra 2021 - 2026

Rencana Kerja Biro 2022, 2023, 2024.

Rekapitulasi Pelayanan Permintaan Informasi per 11 September 2024.

Dokumen pengadaan barang dan jasa  yang telah diumumkan dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2023/2024 dapat diakses pada link berikut ini.

Tidak ada file di bagikan!