Daftar Dokumen Dibagikan
Klasifikasi Dokumen
Klasifikasi Informasi
a. bahwa pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan strategi untuk mengoptimalisasi Pemerintah menggabungkan kebutuhan barang/jasa sejenis pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
b. bahwa Keputusan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pemerintah untuk Katalog Elektronik, pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa dapat dimandatkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi yang membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
SK Pelaksanaan Konsolidasi PBJ (1).pdf
-
BAP - PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.pdf BAST - PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.pdf Faktur Pajak - PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.pdf Invoice - PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.pdf Kontrak Berlangganan - PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.pdf Ringkasan Kontrak - PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.pdf Surat Pesanan - PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.pdf Permohonan Pembayaran Pemeliharaan Server PBJ Kalteng.pdf DPA 2025 Paket Pemeliharaan Software.pdf
-
DPA 2025 Mobil Gardan.pdf Dokumen Persiapan - PT. WIRA MEGAH PROFITMAS copy 3.pdf Surat Pesanan - PT. WIRA MEGAH PROFITMAS.pdf Negosiasi - PT. WIRA MEGAH PROFITMAS copy.pdf BAST Barang - PT. WIRA MEGAH PROFITMAS copy 2.pdf BAST HP - PT. WIRA MEGAH PROFITMAS copy 5.pdf Faktur Pajak - PT. WIRA MEGAH PROFITMAS copy 4.pdf
Kerta Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu upaya untuk melakukan standarisasi dan mendorong pelaksanaan pengadaan secara elektronik.
File Kertas Kerja
Surat Edaran Plt Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.4/43/Bag.I/PBJ Tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 Tanggal 19 Desember 2025.
SE Pengelolaan dan Pelaksanaan PBJ TA 2026.pdf
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
PERATURAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK PENJELASAN ATAS PERATURAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Recent Posts
