Daftar Dokumen Dibagikan

Menindaklaniuti Surat Sekretaris Daerah Nomor: 020/460/Bag.ll/PBJ Tanggal 29 Desember 2023 Hal: Pengumuman RUP Melalui SIRUP LKPP Untuk Tahun Anggaran 2024, dapat disampaikan beberapa hal (untuk lengkapnya ada di lampiran).

Undangan Review RUP dan Data Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Kartu Inventaris Barang Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Laporan Realisasi Anggaran Biro PBJ 2024

Laporan Tahunan PPID Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Pejabat Biro Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2025.

Pada Tahun Anggaran 2024, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan strategis yang mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Fokus utama diarahkan pada upaya mewujudkan pengadaan yang kredibel, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, yang bertujuan untuk menciptakan sistem pengadaan yang profesional dan berintegritas, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh perangkat daerah dan masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2024 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat

Program Kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah serta pengadaan barang dan jasa swasta atau perusahaan dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga serta memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan/jasa. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil  atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Nomor 34067/D.2/11/2024 Hal Pendaftaran akun INAPROC Non Penyedia tanggal 28 November 2024 dalam rangka percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang sedang dilaksanakan oleh LKPP dan PT Telkom Indonesia, serta mengacu pada Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5, dengan ini diinstruksikan kepada seluruh pegawai yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Umum Daerah, dan Verifikator Akun INAPROC untuk segera membuat Akun INAPROC pada akun.inaproc.id.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan akses dokumen terupload.

Dalam rangka meningkatkan kerjasama dan pembinaan pengadaan barang/jasa Kabupaten?kota, kami akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi UKPBJ Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Untuk lebih lanjut silahkan cek dilampiran.

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) digunakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai salah satu indikator dalam mengevaluasi Reformasi Birokrasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga pengadaan tersebut menjadi lebih profesional, efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Selain itu ITKP digunakan juga sebagai salah satu bahan dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ITKP berfungsi untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah, yang merupakan salah satu area intervensi dalam MCP. 

Untuk mempercepat penerapan ITKP dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), serta memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi PBJ pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disusun cara penilaian tata kelola pengadaan barang/jasa yang disesuaikan dengan kondisi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah tersusun sebagaimana dokumen terlampir. 

Agar masing-masing Kepala Badan/Dinas/Biro/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera memerintahkan PPK/PPTK/Pejabat Pengadaan pada Perangkat Daerah yang saudara pimpin, untuk segera melaksanakan pemenuhannya dan menargetkan sebagaimana yang tertuang di bagian Target Pencapaian Skor ITKP Lokal pada dokumen terlampir.

Anggaran Pendukung PPID

Rencana Kerja Biro 2022, 2023, 2024.

Rekapitulasi Pelayanan Permintaan Informasi per 11 September 2024.

Dokumen pengadaan barang dan jasa  yang telah diumumkan dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2023/2024 dapat diakses pada link berikut ini.

Tidak ada file di bagikan!

Belanja ATK pada Biro PBJ Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara lengkap dapat diakses ke link:ATK - Google Drive.

Bersama ini disampaikan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Seta Provinsi Kalimantan Tengah dan dapat aktif dalam melaksanakan tugas Tim sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi dimaksud. Untuk SK terdapat di SK PPID Prov Kalteng 2024.

SK PPID Pemprov Kalimantan Tengah - pada lampiran untuk Biro PBJ Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebaai salah satu bagian keterbukaan informasi publik, berikut adalah Surat Pesanan Belanja Modal Peralatan Studio Audio dan Peralatan Komputer Lainnya.

LHKPN 2024.

Daftar Aset Lainnya 2024 Biro PBJ Setda Prov Kalteng

DPA 2024 Biro PBJ Setda Prov Kalteng

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023